KPK Telusuri Dugaan Pencucian Uang Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK Dalami Potensi TPPU dalam Kasus Fadia Arafiq
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Selain dugaan korupsi, penyidik kini juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Langkah tersebut dilakukan setelah KPK menemukan sejumlah bukti awal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Fadia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik masih mendalami seluruh bukti yang diperoleh.
Menurutnya, penyidik tidak menutup kemungkinan kasus ini berkembang ke arah dugaan pencucian uang apabila ditemukan indikasi kuat dalam proses penyidikan.
KPK saat ini masih mengumpulkan berbagai data, termasuk aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus yang menjerat Fadia Arafiq bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan praktik korupsi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Fadia kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan atau layanan outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Setelah penangkapan, Fadia dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Kantor Bupati Pekalongan serta beberapa ruangan dinas di lingkungan pemerintah daerah juga sempat disegel sebagai bagian dari proses penyidikan.
Baca Juga: Tecno Gandeng Tonino Lamborghini, Hadirkan Mini PC Gaming Super Kencang
Dugaan Aliran Dana dan Keterlibatan Pihak Lain
Dalam penyidikan awal, KPK menduga terdapat aliran dana yang cukup besar terkait proyek tersebut. Beberapa laporan menyebut dana yang diduga berasal dari praktik korupsi itu mengalir ke sejumlah pihak, termasuk keluarga dan pihak perusahaan yang berkaitan dengan proyek.
Karena itu, KPK kini menelusuri kemungkinan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut. Jika terbukti, perkara ini dapat berkembang menjadi kasus pencucian uang yang memiliki ancaman hukuman lebih berat.
Selain menelusuri aliran dana, penyidik juga meneliti aset yang dimiliki oleh Fadia. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada harta yang berasal dari hasil korupsi.
Proses Hukum Masih Berjalan
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini masih berlangsung. Penyidik terus memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, dan menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Jika ditemukan bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan KPK akan memperluas penyidikan dengan menjerat tersangka menggunakan pasal pencucian uang.
Kasus ini menjadi salah satu operasi penindakan KPK pada tahun 2026 yang menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
