Jokowi ‘Uji Kesaktian’ untuk PSI, Bos PPI Soroti Tantangan Politik
Pernyataan Presiden RI ke‑7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan siap bekerja keras dan “mati‑matian” untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi bahan perbincangan di dunia politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan tersebut ibarat uji kesaktian Jokowi setelah tak lagi menjabat presiden. Terutama soal pengaruhnya terhadap elektabilitas dan keberhasilan PSI di Pemilu 2029 mendatang.
Dalam pernyataannya, Adi Prayitno menilai ada dua kemungkinan dari komitmen Jokowi untuk membesarkan PSI. Pertama, Jokowi masih dianggap memiliki “kesaktian” politik yang mampu meloloskan PSI ke parlemen dan memberikan daya tarik bagi pemilih luas. Kedua, jika PSI gagal mencapai target di Pemilu 2029, maka Jokowi diperkirakan akan menerima kritik karena tidak lagi memiliki instrumen kekuasaan yang kuat setelah tak lagi menjabat.
Menurut Adi, komitmen Jokowi memberi suntikan semangat kepada kader PSI, tetapi kunci utamanya tetap terletak pada kerja keras di lapangan dan kemampuan partai untuk meyakinkan pemilih hingga ke basis akar rumput. Dia menegaskan bahwa politik pada dasarnya soal pendekatan langsung kepada rakyat. Bukan semata‑mata wacana di permukaan.
Jokowi sendiri telah menyampaikan komitmennya tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir Januari 2026. Dalam acara itu, mantan presiden berkali‑kali menegaskan bahwa ia siap bekerja habis‑habisan untuk mendukung PSI dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan Jokowi mendapat respons beragam dari kader PSI dan pengamat politik.
Tantangan Terbesar Bukan Hanya Soal Deklarasi Dukungan
Bagi PSI, hadirnya figur Jokowi dalam barisan pendukung dipandang sebagai modal moral besar yang dapat meningkatkan militansi kader dan optimisme partai. Namun, Adi Prayitno mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal deklarasi dukungan. Tetapi kemampuan PSI menembus komunitas pemilih di desa‑desa dan wilayah luar kota besar. Hal ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas strategi politik mereka.
Pengamat politik lainnya pun melihat bahwa pernyataan Jokowi bisa dilihat sebagai strategi untuk menjaga relevansi politiknya setelah dua periode menjabat presiden. Jokowi juga dimaknai sedang mencoba membangun jaringan politik baru melalui PSI. Terutama jika opsi lain bagi kader internalnya tidak berjalan sesuai rencana.
Dengan dinamika tersebut, sorotan terhadap Jokowi tak hanya sebatas komitmen dukungan. Tetapi juga pada bagaimana PSI mampu mengubah dukungan itu menjadi hasil nyata dalam kontestasi politik di tingkat nasional. Pertanyaan besar yang masih mencuat adalah apakah komitmen Jokowi akan benar‑benar menjadi “uji kesaktian” yang membawa PSI sukses di parlemen. Atau justru menjadi momentum kritik terhadap pengaruh politiknya pasca jabatan presiden.
