Bupati Cilacap Syamsul Auliya Kena OTT KPK Bersama Sekda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diamankan bersama sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap.
Penangkapan tersebut mengejutkan publik karena melibatkan kepala daerah aktif. Selain bupati dan sekda, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak swasta juga ikut diamankan oleh penyidik KPK.
27 Orang Diamankan dalam OTT
Juru bicara KPK menyebutkan bahwa total 27 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat, 13 Maret 2026. Mereka terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah serta pihak swasta yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Seluruh pihak yang diamankan langsung menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Operasi ini menjadi salah satu OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026 dan menjadi perhatian karena menyasar kepala daerah di Jawa Tengah.
Diduga Terkait Suap Proyek
KPK menduga penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh pejabat daerah yang terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Penyidik masih mendalami aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut. Barang bukti serta dokumen terkait proyek pemerintah juga dikumpulkan sebagai bagian dari penyelidikan.
Selain itu, tim KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Ruangan yang disegel antara lain ruang Sekda dan ruang asisten sekda yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk mengamankan dokumen dan mencegah potensi hilangnya barang bukti.
Baca Juga: Kim Jong Un Pamer Kekuatan Militer: Uji Rudal dan Senjata
Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjutan
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, Syamsul Auliya bersama sejumlah pihak lainnya kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di kantor KPK.
Rombongan penyidik dan pihak yang diamankan berangkat melalui Stasiun Purwokerto menggunakan kereta api menuju ibu kota pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Jakarta, para pejabat yang terjaring OTT terlihat memilih diam saat ditanya oleh wartawan.
Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Menjadi Sorotan Publik
Kasus ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Penindakan tersebut sekaligus menunjukkan upaya berkelanjutan lembaga antirasuah dalam memberantas praktik korupsi di pemerintahan daerah.
Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK terkait penetapan tersangka serta pengungkapan detail perkara yang menjerat Bupati Cilacap dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
