Rencana Prabowo Bangun 10 Universitas Baru: DPR Ingatkan Indonesia Sudah Surplus Kampus

Rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membangun 10 universitas baru di tanah air memicu diskusi hangat di kalangan legislatif. Ambisi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan catatan kritis terkait efisiensi dan kondisi riil jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini.

Visi Presiden Prabowo untuk Pendidikan Tinggi

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penambahan unit universitas baru yang fokus pada bidang-bidang strategis seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Langkah ini diharapkan dapat memeratakan akses pendidikan tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan berkualitas. Prabowo meyakini bahwa dengan fasilitas yang modern, pemuda Indonesia dapat bersaing di kancah global.

Kritik DPR: Indonesia Sudah Kelebihan Jumlah Kampus

Menanggapi rencana tersebut, anggota DPR RI mengingatkan pemerintah untuk melihat data secara komprehensif. Berdasarkan data terkini, Indonesia dinilai sudah mengalami kondisi surplus kampus atau kelebihan jumlah perguruan tinggi.

DPR menyoroti bahwa masalah utama pendidikan tinggi di Indonesia bukanlah kurangnya gedung atau institusi, melainkan ketimpangan kualitas antar kampus. Banyak perguruan tinggi swasta (PTS) kecil yang saat ini kesulitan mendapatkan mahasiswa dan berjuang untuk memenuhi standar akreditasi minimum.

Fokus pada Kualitas dan Kesejahteraan Dosen

Alih-alih membangun gedung baru dari nol, DPR menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

• Marger atau Penggabungan Kampus: Menyatukan kampus-kampus kecil yang tidak efisien agar memiliki tata kelola yang lebih kuat.

• Peningkatan Kualitas Dosen: Mengalokasikan anggaran untuk riset, beasiswa lanjutan bagi pengajar, dan peningkatan kesejahteraan dosen.

• Revitalisasi Sarana Prasarana: Memperbaiki fasilitas di universitas yang sudah ada agar setara dengan standar internasional.

Tantangan Relevansi Lulusan dengan Industri

Selain masalah jumlah fisik bangunan, tantangan terbesar adalah kesenjangan antara kurikulum kampus dengan kebutuhan dunia kerja. DPR menekankan bahwa menambah 10 universitas baru tidak akan berdampak signifikan jika lulusannya tidak terserap oleh pasar kerja.

Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang urgensi pembangunan fisik ini dan lebih mengedepankan strategi “kualitas di atas kuantitas”. Transformasi pendidikan tinggi harus mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi dan pengangguran terdidik yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini.